logo Jaminan Kesehatan Nasional
 
Beranda Berita Unit Layanan Video Foto Unduhan FAQ Kontak Agenda Ruang Konsultasi

Berita
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa
18 Februari 2014


Berita Lainnya

09 Mei 2014
Permenkes 19 Tahun 2014. Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

27 Februari 2014
Media Roadshow dan temu media Makassar, dalam rangka sosialisasi JKN

01 Maret 2013
Kemenkes Saksikan Peluncuran SPGDT DKI Call Center 119

09 Agustus 2013
Menkes dan Dirut PT. Askes Tanda Tangan Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan

06 November 2015
UNDANGAN DINKES PROVINSI PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

06 Maret 2014
Pemerintah Jamin Lebih dari 700 Ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di Kaltim

17 Januari 2014
Seskab: Bank Dunia Puji Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

14 April 2014
Menkes Minta RSUD Kab.Sorong Ajak Masyarakat Ikut JKN

12 Agustus 2015
Surat Edaran Penundaan Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan No2/2015

14 Februari 2014
Keuntungan Menjadi Peserta JKN: Hari ini Daftar, Langsung Dijamin

25 April 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2015

06 November 2015
UNDANGAN RUMAH SAKIT PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

01 Desember 2015
Undangan Sosialisasi Pedoman Kerja Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

03 Mei 2016
Undangan Pertemuan Koordinasi Teknis Pusat Dengan Daerah Dalam Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 Untuk Dinas Kesehatan Propinsi

25 April 2014
Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

19 Februari 2014
1,3 Juta Jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Riau Dicover JKN

24 Maret 2014
Peran, Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan Dukung Percepatan MDGs dan Implementasi JKN

16 Maret 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

12 Agustus 2014
SK MENKES No 27 tentang Petunjuk Teknis Sistem INACBGs dan SK MENKES No 28 tentang Manlak JKN tahun 2014

26 Februari 2014
Program JKN Meng-cover 2.671.319 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi NTT

03 Juli 2014
Menkes Tinjau Bridging Loket BPJS Kesehatan di RSCM

20 Maret 2014
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebanyak 1.572.154 Jiwa

26 Mei 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

15 November 2013
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Posko 24 Jam BPJS Kesehatan Diluncurkan

17 Februari 2016
SE MENKES PENYELESAIAN KLAIM INACBG (JKN) - HK-0303-MENKES-63-2016

24 Agustus 2015
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Perluasan Sasaran PBI Tahun 2015

18 Agustus 2014
MENKES APRESIASI INTEGRASI JAMKESDA KE JKN

23 Juni 2014
Himbauan Menkes tentang Penyebarluasan Informasi Penerapan Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau/Rokok

17 Desember 2014
Kebanyakan Peserta JKN Mandiri Miliki Penyakit Katastropik

18 Agustus 2014
MENKES UNGKAP BERBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN JKN DI FASILITAS KESEHATAN

10 April 2014
Dana Bansos Kemenkes untuk Biayai Iuran Peserta PBI Program JKN

09 Mei 2014
Surat Edaran MENDAGRI NO. 900/2280/SJ Tahun 2014.

29 Juli 2015
Surat Edaran Pengembalian Sisa Dana Jamkesmas 2013

09 Juni 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Bandung Jawa Barat 05-07 Juni 2014.

07 Maret 2016
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN/KIS TAHUN 2015

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Dinas Kesehatan

06 November 2015
UNDANGAN DINKES KAB/KOTA PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

06 Januari 2015
Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian

25 April 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2016

03 Maret 2016
Surat Edaran Pelaksanaan JKN di FKTP

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Non Dinas Kesehatan

05 Februari 2014
JKN Menjamin Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

31 Januari 2017
Permintaan Regulasi Terkait Pemanfaatan Dana BOK dan Dana Kapitasi di Daerah

Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297 orang di Propinsi Sumatera Utara. Kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ada sekitar 9.500 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 571 di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah tersebut penyebarannya tidak merata di setiap Kabupaten/Kota.

Medan, 12 Februari 2014 – Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan.

JKN adalah program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip asuransi sosial, yaitu: peserta wajib membayar iuran yang cukup terjangkau, dapat dilayani di semua wilayah Indonesia (portabilitas) dan mendapatkan pelayanan yang sama (equal). Dana yang terkumpul dari iuran dikelola secara efektif dan efisien, serta sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta JKN. Program ini dilaksanakan dengan prinsip kendali biaya dan mutu. Artinya ada integrasi antara pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali.

Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menegaskan bahwa JKN bukan merupakan program pengobatan gratis, melainkan program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. “Pada suatu saat, setiap orang memiliki risiko jatuh sakit, dan biayanya bisa jadi sangat tinggi, sehingga menjadi beban. JKN memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia agar mereka tidak mengalami goncangan sosial, yang mungkin mendorong mereka ke jurang kemiskinan, ketika mereka sakit,” ujar Nafsiah.

Bagi warga miskin yang tidak mampu, iurannya ditanggung Pemerintah. Kelompok tersebut tersebut dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297 orang di Propinsi Sumatera Utara. Tanpa perlu membayar, para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan di semua Yankes yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), termasuk, bila perlu rawat inap di kamar Kelas III di failitas kesehatan (Faskes) tingkat lanjutan atau Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Daftar PBI akan ditinjau setiap enam bulan, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima.

Jaminan Pelayanan Kesehatan dan Standar Tarif

Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah termasuk Puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara. Sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa RS umum dan RS khusus.

Untuk mendapatkan manfaat JKN, calon peserta harus mendaftar terlebih dahulu di loket-loket BPJS setempat. Bagi peserta yang sakit wajib terlebih dahulu memeriksakan diri ke Faskes tingkat pertama, kecuali dalam keadaan darurat dapat langsung ke RS. Di Faskes tingkat pertama, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan yang menyeluruh, termasuk konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis, transfusi darah, rawat inap tingkat pertama, dan diagnostik laboratorium.

“Seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bergabung dalam program JKN harus mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif. Yang belum memiliki sarana itu wajib membangun jejaring atau merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,” tegas Nafsiah.

Peserta yang memerlukan tindakan lebih lanjut akan dirujuk ke Faskes tingkat rujukan atau lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di fasilitas tingkat lanjutan, peserta dapat memperoleh pelayanan dari dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, dan transfusi darah, serta rawat inap intensif maupun non-intensif.

Manfaat JKN hanya dapat diperoleh di Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan, perawatan kecantikan, gangguan medis akibat dari ketergantungan obat dan alkohol, dan pengobatan alternatif tidak ditanggung dalam program jaminan kesehatan ini.

Dalam pelaksanaan program JKN selama 1 bulan ini, masih ditemukan beberapa permasalahan. Pemerintah berusaha menyempurnakan program ini dalam 5 tahun ke depan. Waktu ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan Jerman yang telah melaksanakan program sejenis selama 100 tahun.

Untuk terus menyempurnakan program ini, Kementerian Kesehatan senantiasa melakukan monitoring ke lapangan. Selain itu juga melihat kembali (review) berbagai peraturan yang telah dikeluarkan. Kemenkes juga mendorong Dinas Kesehatan Provinsi untuk membuka saluran pengaduan. Di Pusat, telah dibuka saluran pengaduan Halo Kemkes melalui nomor 500-567 dan Halo BPJS di nomor 500-400.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id.


 

 
   

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 14 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62 21) 5221229, 5277543 , Faksimili (+62 21)52922020, 52922039, 52922040, 52922041 , email:kontak@depkes.go.id. ,

HALO KEMKES (kode lokal) 500567,