logo Jaminan Kesehatan Nasional
 
Beranda Berita Unit Layanan Video Foto Unduhan FAQ Kontak Agenda Ruang Konsultasi

Berita
Dana Bansos Kemenkes untuk Biayai Iuran Peserta PBI Program JKN
10 April 2014


Berita Lainnya

29 Juli 2015
Surat Edaran Pengembalian Sisa Dana Jamkesmas 2013

03 Juli 2014
Menkes Tinjau Bridging Loket BPJS Kesehatan di RSCM

17 Januari 2014
Seskab: Bank Dunia Puji Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

24 Maret 2014
Peran, Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan Dukung Percepatan MDGs dan Implementasi JKN

15 November 2013
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Posko 24 Jam BPJS Kesehatan Diluncurkan

09 Agustus 2013
Menkes dan Dirut PT. Askes Tanda Tangan Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan

27 Februari 2014
Media Roadshow dan temu media Makassar, dalam rangka sosialisasi JKN

31 Januari 2017
Permintaan Regulasi Terkait Pemanfaatan Dana BOK dan Dana Kapitasi di Daerah

19 Februari 2014
1,3 Juta Jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Riau Dicover JKN

01 Desember 2015
Undangan Sosialisasi Pedoman Kerja Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

25 April 2014
Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

23 Juni 2014
Himbauan Menkes tentang Penyebarluasan Informasi Penerapan Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau/Rokok

09 Mei 2014
Surat Edaran MENDAGRI NO. 900/2280/SJ Tahun 2014.

17 Desember 2014
Kebanyakan Peserta JKN Mandiri Miliki Penyakit Katastropik

01 Maret 2013
Kemenkes Saksikan Peluncuran SPGDT DKI Call Center 119

25 April 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2016

07 Maret 2016
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN/KIS TAHUN 2015

09 Juni 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Bandung Jawa Barat 05-07 Juni 2014.

06 November 2015
UNDANGAN DINKES PROVINSI PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

17 Februari 2016
SE MENKES PENYELESAIAN KLAIM INACBG (JKN) - HK-0303-MENKES-63-2016

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Dinas Kesehatan

14 April 2014
Menkes Minta RSUD Kab.Sorong Ajak Masyarakat Ikut JKN

25 April 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2015

18 Februari 2014
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

12 Agustus 2014
SK MENKES No 27 tentang Petunjuk Teknis Sistem INACBGs dan SK MENKES No 28 tentang Manlak JKN tahun 2014

05 Februari 2014
JKN Menjamin Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

14 Februari 2014
Keuntungan Menjadi Peserta JKN: Hari ini Daftar, Langsung Dijamin

26 Februari 2014
Program JKN Meng-cover 2.671.319 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi NTT

20 Maret 2014
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebanyak 1.572.154 Jiwa

03 Maret 2016
Surat Edaran Pelaksanaan JKN di FKTP

16 Maret 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

18 Agustus 2014
MENKES APRESIASI INTEGRASI JAMKESDA KE JKN

09 Mei 2014
Permenkes 19 Tahun 2014. Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

26 Mei 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

06 Januari 2015
Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian

03 Mei 2016
Undangan Pertemuan Koordinasi Teknis Pusat Dengan Daerah Dalam Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 Untuk Dinas Kesehatan Propinsi

06 Maret 2014
Pemerintah Jamin Lebih dari 700 Ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di Kaltim

12 Agustus 2015
Surat Edaran Penundaan Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan No2/2015

06 November 2015
UNDANGAN RUMAH SAKIT PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

18 Agustus 2014
MENKES UNGKAP BERBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN JKN DI FASILITAS KESEHATAN

24 Agustus 2015
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Perluasan Sasaran PBI Tahun 2015

06 November 2015
UNDANGAN DINKES KAB/KOTA PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Non Dinas Kesehatan

Terkait dengan maraknya berita dana Bantuan Sosial (Bansos), Kepala Pusat Komunikasi Publik mengkonfirmasi bahwa memang ada dana Bansos di Kementeian Kesehatan. Anggaran Bansos di Kemenkes pada tahun 2014 sebesar Rp 19,93 T diperuntukan membayar iuran peserta miskin dan tidak mampu melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jumlah peserta PBI yang akan dibiayai Pemerintah sebesar 86,4 juta jiwa dengan biaya iuran Rp 19.225/orang/ bulan untuk 12 bulan. Jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 8,3T, dana bantuan sosial Kemenkes tahun 2014 menglami kenaikan sebesar lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan oleh naiknya biaya iuran peserta dari Rp 6.500,- menjadi Rp 19.225 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Penyaluran anggaran Bansos sebesar Rp 19,932 T dibayarkan oleh Kemenkes kepada BPJS Kesehatan, setiap bulan rata-rata 1,6 T per bulan. Penyaluran berbentuk pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit yang menggunakan sistem INA CBGs dan dana kapitasi peserta PBI program JKN di Fasyankes tingkat pertama, yaitu Puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, dana Bansos Kemenkes tidak diberikan secara langsung tunai atau barang, melainkan dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Dengan demikian, penyaluran anggaran PBI dalam program JKN sama sekali tidak berkaitan dengan kegiatan partai politik manapun. Program JKN merupakan amanat dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam SJSN seluruh penduduk Indonesia secara bertahap diwajibkan memiliki jaminan sosial (termasuk jaminan kesehatan) dan bagi masyarakat yang tidak mampu akan ditanggung oleh negara.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.


 

 
   

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 14 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62 21) 5221229, 5277543 , Faksimili (+62 21)52922020, 52922039, 52922040, 52922041 , email:kontak@depkes.go.id. ,

HALO KEMKES (kode lokal) 500567,