logo Jaminan Kesehatan Nasional
 
Beranda Berita Unit Layanan Video Foto Unduhan FAQ Kontak Agenda Ruang Konsultasi

Berita
Menkes Minta RSUD Kab.Sorong Ajak Masyarakat Ikut JKN
14 April 2014


Berita Lainnya

25 April 2014
Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

06 Maret 2014
Pemerintah Jamin Lebih dari 700 Ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di Kaltim

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Dinas Kesehatan

15 November 2013
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Posko 24 Jam BPJS Kesehatan Diluncurkan

26 Februari 2014
Program JKN Meng-cover 2.671.319 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi NTT

14 Februari 2014
Keuntungan Menjadi Peserta JKN: Hari ini Daftar, Langsung Dijamin

09 Agustus 2013
Menkes dan Dirut PT. Askes Tanda Tangan Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan

05 Februari 2014
JKN Menjamin Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

10 April 2014
Dana Bansos Kemenkes untuk Biayai Iuran Peserta PBI Program JKN

18 Februari 2014
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

17 Desember 2014
Kebanyakan Peserta JKN Mandiri Miliki Penyakit Katastropik

06 November 2015
UNDANGAN DINKES PROVINSI PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

06 Januari 2015
Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian

06 November 2015
UNDANGAN DINKES KAB/KOTA PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

25 April 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2015

18 Agustus 2014
MENKES APRESIASI INTEGRASI JAMKESDA KE JKN

03 Maret 2016
Surat Edaran Pelaksanaan JKN di FKTP

20 Maret 2014
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebanyak 1.572.154 Jiwa

19 Februari 2014
1,3 Juta Jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Riau Dicover JKN

31 Januari 2017
Permintaan Regulasi Terkait Pemanfaatan Dana BOK dan Dana Kapitasi di Daerah

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Non Dinas Kesehatan

16 Maret 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

17 Januari 2014
Seskab: Bank Dunia Puji Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

25 April 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2016

26 Mei 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

03 Juli 2014
Menkes Tinjau Bridging Loket BPJS Kesehatan di RSCM

09 Mei 2014
Surat Edaran MENDAGRI NO. 900/2280/SJ Tahun 2014.

24 Maret 2014
Peran, Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan Dukung Percepatan MDGs dan Implementasi JKN

27 Februari 2014
Media Roadshow dan temu media Makassar, dalam rangka sosialisasi JKN

09 Juni 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Bandung Jawa Barat 05-07 Juni 2014.

18 Agustus 2014
MENKES UNGKAP BERBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN JKN DI FASILITAS KESEHATAN

24 Agustus 2015
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Perluasan Sasaran PBI Tahun 2015

09 Mei 2014
Permenkes 19 Tahun 2014. Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

23 Juni 2014
Himbauan Menkes tentang Penyebarluasan Informasi Penerapan Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau/Rokok

29 Juli 2015
Surat Edaran Pengembalian Sisa Dana Jamkesmas 2013

06 November 2015
UNDANGAN RUMAH SAKIT PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

07 Maret 2016
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN/KIS TAHUN 2015

12 Agustus 2015
Surat Edaran Penundaan Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan No2/2015

01 Maret 2013
Kemenkes Saksikan Peluncuran SPGDT DKI Call Center 119

01 Desember 2015
Undangan Sosialisasi Pedoman Kerja Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

03 Mei 2016
Undangan Pertemuan Koordinasi Teknis Pusat Dengan Daerah Dalam Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 Untuk Dinas Kesehatan Propinsi

12 Agustus 2014
SK MENKES No 27 tentang Petunjuk Teknis Sistem INACBGs dan SK MENKES No 28 tentang Manlak JKN tahun 2014

17 Februari 2016
SE MENKES PENYELESAIAN KLAIM INACBG (JKN) - HK-0303-MENKES-63-2016

Pada saat melakukan dialog dengan jajaran kesehatan RSUD Kabupaten Sorong, Papua Barat Senin (14/4), Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A meminta pihak RSUD Kabupaten Sorong, mendorong masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). Dengan ikut JKN, masyarakat akan memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.

Menkes mengatakan, bagi para perkerja yang belum menjadi peserta JKN agar mendorong perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya, karena hal tersebut akan menguntungkan baik perusahaan maupun karyawan.

Mulai Juni 2015, para pekerja akan menbayar iur JKN sebesar 1% dari penghasilan tidak kena pajak, sementara 4% dibayarkan oleh perusahaan selaku pemberi kerja. JKN juga dapat diikuti oleh pekerja informal dengan memilih untuk menjadi peserta kelas 1 dengan membayar iuran sebesar Rp. 59.500, kelas 2 Rp. 42.500, dan kelas 3 hanya sebesar Rp. 25.500 per orang setiap bulannya.

Efisiensi Rumah Sakit

RSUD Sorong sudah mejadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana dana operasional dapat dikelola sendiri oleh rumah sakit. Untuk itu Menkes berpesan agar dana yang ada dikelola dengan baik, pesan Menkes.

Menkes melanjutkan, berdasarkan evaluasi Kemenkes terkait sistem Pembayaran Indonesia Case Based Group (INA CBGs) yang dianut dalam JKN, dari 313 Rumah sakit kelas tipe A, B, C dan D, 97% mendapatkan surplus, hanya 3% yang mengalami defisit akibat tidak melakukan efisiensi.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menjelaskan makna efisiensi. Menurut Menkes, sewaktu RS belum menganut INA CBGs, rumah sakit menganut Fee for Service dimana semua biaya dibebankan kepada pasien. Menkes mencontohkan, ada Rumah Sakit yang membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua pasien yang dirawat agar dipasang infus sementara pemasangan infus memakan biaya yang tidak sedikit dan belum tentu dibutuhkan. Hal tersebut membuat pasien membayar sesuatu yang tidak diperlukan.

Contoh kasus lainnya, ada pasien rawat inap, yang semestinya sudah bisa pulang pada hari Jumat tetapi karena dokternya berhalangan hadir maka pasien dipulangkan hari Senin, menunggu dokter masuk. Dalam hal ini pasien dirugikan harus dirawat ekstra tiga hari.

Kita tidak mau hal tersebut masih terjadi. Rumah sakit harus melakukan efisiensi, karena apabila terdapat kelebihan biaya, maka menjadi cost share, antara BPJS dengan rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit didorong untuk memiliki clinical pathway ( konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien) bagi penyakit penyakit yang sering muncul, semua tenaga kesehatan harus mengikutinya, imbuh Menkes.

Peserta Eks Jamkesmas
Dalam acara diskusi yang dihadiri oleh para dokter, perawat dan tenaga kesahatan tersebut, Menkes juga menjelaskan mengenai bayi baru lahir peserta eks Jamkesmas yang belum terdata dalam PBI yang sempat menimbulkan permasalahan di RSUD Kab. Sorong.
Menkes menyatakan bahwa bayi peserta Jamkesmas tetap ditanggung sampai adanya pembaharuan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama BPJS setiap 6 bulan sekali.

Menkes menyarankan kepada Pemda Sorong, agar nama dan bukti bukti peserta Jamkesmas didaftarkan kepada kantor BPJS cara lainnya yaitu dengan melaporkan kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial setempat.

Untuk sementara ada dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu dengan mendaftarkan ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun apabila daerah tidak memiliki sistem Jamkesda maka diajukan kepada kantor BPJS sementara ada pembaharuan data baru dari PBI, apakah masih termasuk kategori PBI atau Non-PBI, jelas Menkes.

Dalam kunjungan kerja ke Sorong, selain berdialog dengan jajaran kesehatan, Menkes juga menyerahkan satu unit Bantuan GeneXpert, alat tes diagnostik TB untuk RSUD Kab. Sorong dan menandatangani prasasti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Manokwari sekagilus meresmikan secara simbolis pemakaian gedung tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP-PL) Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Direktur Bina Upaya Rujukan, dr. Chairul Radjab Nasution, Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dr. Andi Muhadir, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr. Slamet, Kepala Dinas Keseahatan Prov. Papua Barat.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id


 

 
   

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 14 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62 21) 5221229, 5277543 , Faksimili (+62 21)52922020, 52922039, 52922040, 52922041 , email:kontak@depkes.go.id. ,

HALO KEMKES (kode lokal) 500567,