logo Jaminan Kesehatan Nasional
 
Beranda Berita Unit Layanan Video Foto Unduhan FAQ Kontak Agenda Ruang Konsultasi

Berita
Menkes Tinjau Bridging Loket BPJS Kesehatan di RSCM
03 Juli 2014


Berita Lainnya

03 Mei 2016
Undangan Pertemuan Koordinasi Teknis Pusat Dengan Daerah Dalam Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 Untuk Dinas Kesehatan Propinsi

06 November 2015
UNDANGAN DINKES PROVINSI PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

23 Juni 2014
Himbauan Menkes tentang Penyebarluasan Informasi Penerapan Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau/Rokok

10 April 2014
Dana Bansos Kemenkes untuk Biayai Iuran Peserta PBI Program JKN

17 Januari 2014
Seskab: Bank Dunia Puji Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

29 Juli 2015
Surat Edaran Pengembalian Sisa Dana Jamkesmas 2013

24 Agustus 2015
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Perluasan Sasaran PBI Tahun 2015

18 Agustus 2014
MENKES UNGKAP BERBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN JKN DI FASILITAS KESEHATAN

06 November 2015
UNDANGAN DINKES KAB/KOTA PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

15 November 2013
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Posko 24 Jam BPJS Kesehatan Diluncurkan

06 Maret 2014
Pemerintah Jamin Lebih dari 700 Ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di Kaltim

06 November 2015
UNDANGAN RUMAH SAKIT PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

09 Mei 2014
Surat Edaran MENDAGRI NO. 900/2280/SJ Tahun 2014.

09 Agustus 2013
Menkes dan Dirut PT. Askes Tanda Tangan Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan

01 Maret 2013
Kemenkes Saksikan Peluncuran SPGDT DKI Call Center 119

05 Februari 2014
JKN Menjamin Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

25 April 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2015

16 Maret 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

17 Februari 2016
SE MENKES PENYELESAIAN KLAIM INACBG (JKN) - HK-0303-MENKES-63-2016

26 Mei 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

17 Desember 2014
Kebanyakan Peserta JKN Mandiri Miliki Penyakit Katastropik

03 Maret 2016
Surat Edaran Pelaksanaan JKN di FKTP

14 April 2014
Menkes Minta RSUD Kab.Sorong Ajak Masyarakat Ikut JKN

07 Maret 2016
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN/KIS TAHUN 2015

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Dinas Kesehatan

20 Maret 2014
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebanyak 1.572.154 Jiwa

18 Februari 2014
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Non Dinas Kesehatan

25 April 2014
Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

06 Januari 2015
Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian

12 Agustus 2015
Surat Edaran Penundaan Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan No2/2015

19 Februari 2014
1,3 Juta Jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Riau Dicover JKN

09 Mei 2014
Permenkes 19 Tahun 2014. Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

09 Juni 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Bandung Jawa Barat 05-07 Juni 2014.

12 Agustus 2014
SK MENKES No 27 tentang Petunjuk Teknis Sistem INACBGs dan SK MENKES No 28 tentang Manlak JKN tahun 2014

25 April 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2016

01 Desember 2015
Undangan Sosialisasi Pedoman Kerja Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

27 Februari 2014
Media Roadshow dan temu media Makassar, dalam rangka sosialisasi JKN

31 Januari 2017
Permintaan Regulasi Terkait Pemanfaatan Dana BOK dan Dana Kapitasi di Daerah

26 Februari 2014
Program JKN Meng-cover 2.671.319 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi NTT

24 Maret 2014
Peran, Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan Dukung Percepatan MDGs dan Implementasi JKN

18 Agustus 2014
MENKES APRESIASI INTEGRASI JAMKESDA KE JKN

14 Februari 2014
Keuntungan Menjadi Peserta JKN: Hari ini Daftar, Langsung Dijamin

Jakarta, 3 Juli 2014

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, dan Dirut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Czeresna H. Soejono, SpPD-Kger, meninjau sekaligus meluncurkan loket BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan Comprehensive Bridging System BPJS Kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta (3/7).

Saat ini, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatansudah semakin baik dan animo masyarakat untuk menjadi bagian dari program tersebut semakin tinggi. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada peserta dan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan perbaikan melalui bridging system, salah satu inovasi yang memungkinkan dua sistem berbeda dari fasilitas teknologi atau web service, dapat dioperasikan bersama tanpa ada intervensi antara satu dengan lainnya. Dalam layanan JKN, terdapat tiga unsur yang bergabung yakni BPJS Kesehatan, rumah sakit dan mekanisme INA CBGs Kementerian Kesehatan.

Dalam sambutannya, Menkes menyatakan kebanggaannya atas diterapkannya aplikasi bridging system, sehingga pasien peserta JKN tidak harus antre terlalu lama di loket rumah sakit.

Rata-rata kurang dari 3 menit, peserta sudah bisa mendapatkan surat eligibilitas peserta (SEP) dan secara otomatis terdaftar dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, ujar Menkes.

Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga akan memberikan keuntungan bagi rumah sakit, diantaranya dapat meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat.

Pelayanan cepat ini sangat penting agar semua peserta JKN dapat segera memperoleh pertolongan atau layanan yang diperlukan dan merasa sangat puas, tutur Menkes.

Lebih lanjut, Menkes mengharapkan agar bridging system dapat secepatnya dikembangkan oleh seluruh rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, utamanya 36 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan.

Saya minta agar seluruh stakeholders JKN untuk mendorong rumah sakit lain untuk melakukan hal yang sama dalam menjamin kecepatan pelayanan demi kesuksesan pelaksanaan JKN, tambah Menkes.

Hingga akhir Juni 2014, dari 1.515 rumah sakit di Indonesia, sebanyak 22 RS yang menyatakan siap mengoperasikan Bridging System secara lengkap. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 RS di wilayah Jakarta yang telah menerapkan bridging system secara lengkap, yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan.

Sementara sisanya tersebar di seluruh Indonesia, seperti RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr. Sardjito (Yogyakarya), RSUD Tugurejo (Semarang), RSUD Dr. Muwardi (Surakarta), RSUP Dr. Soeharso (Surakarta), RSUP Dr. Hasan Sadikin (Bandung), RSUD Karawang (Karawang), RSURSUD Dr. Soetomo (Surabaya), RSUD Dr. W. Sudirohusodo (Mojokerto), RSUD Genteng (Kab. Banyuwangi), RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (Makassar), RSUP Prof. Dr. Kandou (Manado) RSUD Arifin Achmad (Pekanbaru), dan RSUP Adam Malik (Medan).

Dari total 215 loket pelayanan yang ada pada 22 RS tersebut, sebanyak 165 loket yang digunakan untuk mengimplementasikan Bridging System. RSCM sendiri telah menerapkan di semua loket rumah sakitnya, yaitu 23 loket. Sebagai informasi tambahan, saat ini terdapat 72 RS lainnya yang sedang dalam proses pengembangan dan dalam waktu dekat akan segera mengimplementasikan sistem ini.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id.


 

 
   

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 14 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62 21) 5221229, 5277543 , Faksimili (+62 21)52922020, 52922039, 52922040, 52922041 , email:kontak@depkes.go.id. ,

HALO KEMKES (kode lokal) 500567,