logo Jaminan Kesehatan Nasional
 
Beranda Berita Unit Layanan Video Foto Unduhan FAQ Kontak Agenda Ruang Konsultasi

Berita
MENKES UNGKAP BERBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN JKN DI FASILITAS KESEHATAN
18 Agustus 2014


Berita Lainnya

01 Maret 2013
Kemenkes Saksikan Peluncuran SPGDT DKI Call Center 119

15 November 2013
Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Posko 24 Jam BPJS Kesehatan Diluncurkan

09 Juni 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Bandung Jawa Barat 05-07 Juni 2014.

16 Maret 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

12 Agustus 2014
SK MENKES No 27 tentang Petunjuk Teknis Sistem INACBGs dan SK MENKES No 28 tentang Manlak JKN tahun 2014

01 Desember 2015
Undangan Sosialisasi Pedoman Kerja Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory)

17 Desember 2014
Kebanyakan Peserta JKN Mandiri Miliki Penyakit Katastropik

25 April 2014
Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

25 April 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2016

09 Agustus 2013
Menkes dan Dirut PT. Askes Tanda Tangan Pengalihan Program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan

14 April 2014
Menkes Minta RSUD Kab.Sorong Ajak Masyarakat Ikut JKN

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Dinas Kesehatan

06 Januari 2015
Menkes Sampaikan Perkembangan Kepesertaan JKN kepada Menko Perekonomian

07 Maret 2016
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JKN/KIS TAHUN 2015

27 Februari 2014
Media Roadshow dan temu media Makassar, dalam rangka sosialisasi JKN

12 Agustus 2015
Surat Edaran Penundaan Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan No2/2015

09 Mei 2014
Permenkes 19 Tahun 2014. Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

03 Maret 2016
Undangan Sosialisasi Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis untuk Non Dinas Kesehatan

09 Mei 2014
Surat Edaran MENDAGRI NO. 900/2280/SJ Tahun 2014.

24 Maret 2014
Peran, Jumlah dan Mutu Tenaga Kesehatan Dukung Percepatan MDGs dan Implementasi JKN

14 Februari 2014
Keuntungan Menjadi Peserta JKN: Hari ini Daftar, Langsung Dijamin

18 Agustus 2014
MENKES APRESIASI INTEGRASI JAMKESDA KE JKN

25 April 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)2015

03 Maret 2016
Surat Edaran Pelaksanaan JKN di FKTP

03 Mei 2016
Undangan Pertemuan Koordinasi Teknis Pusat Dengan Daerah Dalam Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 Untuk Dinas Kesehatan Propinsi

26 Februari 2014
Program JKN Meng-cover 2.671.319 Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi NTT

24 Agustus 2015
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Perluasan Sasaran PBI Tahun 2015

05 Februari 2014
JKN Menjamin Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

31 Januari 2017
Permintaan Regulasi Terkait Pemanfaatan Dana BOK dan Dana Kapitasi di Daerah

03 Juli 2014
Menkes Tinjau Bridging Loket BPJS Kesehatan di RSCM

06 November 2015
UNDANGAN DINKES PROVINSI PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

26 Mei 2014
Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

17 Januari 2014
Seskab: Bank Dunia Puji Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

23 Juni 2014
Himbauan Menkes tentang Penyebarluasan Informasi Penerapan Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau/Rokok

06 November 2015
UNDANGAN DINKES KAB/KOTA PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

29 Juli 2015
Surat Edaran Pengembalian Sisa Dana Jamkesmas 2013

10 April 2014
Dana Bansos Kemenkes untuk Biayai Iuran Peserta PBI Program JKN

18 Februari 2014
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

06 November 2015
UNDANGAN RUMAH SAKIT PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN JKN/KIS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

17 Februari 2016
SE MENKES PENYELESAIAN KLAIM INACBG (JKN) - HK-0303-MENKES-63-2016

19 Februari 2014
1,3 Juta Jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Provinsi Riau Dicover JKN

06 Maret 2014
Pemerintah Jamin Lebih dari 700 Ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN di Kaltim

20 Maret 2014
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebanyak 1.572.154 Jiwa

Batam, 11 Agustus 2014

Salah satu langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah (Pemda) adalah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikelola oleh Pemda ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Langkah tersebut akan mempercepat peningkatan cakupan JKN secara keseluruhan.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tahun 2014 dengan tema Percepatan Integrasi Jamkesda ke BPJS Menuju Universal Coverage Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Senin malam (11/8).

Pada kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi kepada Pemda Kota Tanjung Pinang yang telah melakukan langkah integrasi Jamkesda ke JKN, ujar Menkes.

Lebih lanjut, Menkes berharap besar agar Kabupaten/Kota lain di provinsi Kepulauan Riau dapat segera melakukan langkah integrasi tersebut. Selain itu, Menkes juga mengajak jajaran Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau melakukan advokasi agar fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik swasta bersedia melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Tanjung Pinang menjadi satu-satunya kota di Kepulauan Riau yang sudah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tercatat, sudah 70.500 jiwa yang tergabung ke dalam JKN. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana, SKM., M. Kes, yang ditemui usai acara tersebut. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Batam tengah melakukan pendataan dan akan segera menyusul Kota Tanjung Pinang bergabung ke JKN.

Sejak 1 Januari 2014, Bapak Presiden RI telah mencanangkan dimulainya JKN. Cakupan JKN akan diperluas secara bertahap sehingga pada tahun 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta atau universal health care. Selain dimaksudkan untuk menghapuskan hambatan finansial bagi masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, JKN juga dimaksudkan untuk: 1) mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan; 2) memperkuat layanan kesehatan primer dan sistem rujukannya; 3) mengutamakan upaya promotif-preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, sehingga orang yang berobat berkurang, dan pembiayaan kesehatan menjadi lebih efisien.

Sampai dengan akhir bulan Mei 2014, penyelenggaraan JKN sudah berhasil memberikan perlindungan kepada lebih dari 50% penduduk Indonesia atau 122.661.673 jiwa. Tampak bahwa JKN diminati oleh masyarakat, terutama kelompok pekerja bukan penerima upah dan kelompok bukan pekerja. Sementara itu, di bidang pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, saat ini fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani JKN sudah mencapai 15.214 sarana dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang melayani JKN mencapai 1.750 sarana.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak[at]depkes[dot]go[dot]id.


 

 
   

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Gedung Prof. Dr. Sujudi Lantai 14 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telepon (+62 21) 5221229, 5277543 , Faksimili (+62 21)52922020, 52922039, 52922040, 52922041 , email:kontak@depkes.go.id. ,

HALO KEMKES (kode lokal) 500567,